![]() |
| Tempointeraktif.com |
IPB
sulit mengelak dari tanggungjawab atas keadaan ini, setidaknya tanggungjawab
moral sebagai satu-satunya perguruan tinggi yang berani mencantumkan
“pertanian” sebagai nama dirinya. Apalagi sekian tahun belakangan ini alumnus
IPB selalu mendapat tempat terhormat sebagai “panglima” kementerian pertanian.
Kesempatan mewarnai pertanian Indonesia dengan dengan “corak IPB” di
kementerian penting itu sejauh ini tak kelihatan hasilnya. Malah yang terjadi
di kementerian pertanian dewasa ini sungguh jauh dari semangat yang mestinya
dibawa dari “kampus rakyat” di Bogor itu: sejumlah kasus yang diduga sarat
penyelewengan. Malah warna kementerian itu banyak disinyalir orang ditentukan
oleh sebuah partai politik.
Saya
memimpikan IPB kembali menjawab tantangan zaman. Ketika pada awal 1960-an
produksi beras seret, IPB tampil dengan konsep “bimas” yang mulai dicoba pada
tahun 1964. Konsep inilah yang membawa Indonesia swasembada beras, meski
kemudian terus merosot menjadi negara pengimpor beras. Tanda-tanda kembali
kuatnya peran IPB bukan tak ada. IPB tercatat sebagai penemu beras non padi
pertama. IPB juga mencatatkan diri sebagai perguruan tinggi dengan kekayaan paten
terbanyak di Indonesia. Bahkan IPB menjadi juara dua dalam kompetisi ilmu dan
teknologi pangan Internasional Developing Solutions for Food Technology (IFT)
di Las Vegas, Amerika Serikat.
Tapi,
dari IPB kita tak hanya berharap setumpuk gelar perlombaan dan tumpukan surat
paten. Tugas penting IPB adalah menjadikan segudang gelar dan paten itu menjadi
alat dan sarana untuk mengembalikan kejayaan pertanian kita. Artinya, IPB perlu
membuka koneksi dengan dunia luar agar kekayaan intelektualnya menjadi produk
massal yang berguna bagi masyarakat luas. Hubungan IPB dengan dunia industri
dan pasar –titik terlemah IPB selama ini menurut saya – perlu serius
diperbaiki. Tanpa perlu menunggu uluran tangan pemerintah, IPB saya yakini
sanggup menggagas banyak hal untuk mendongkrak produksi pangan, dengan
bekerjasama dengan banyak kalangan.
Yang
diperlukan hanyalah keterbukaan menerima masukan, saran, kritik, dan inovasi
dari semua pihak, terutama dari luar kampus. Termasuk, kesediaan menerima
nakhoda tertinggi dari luar kampus. Maka, kesan bahwa IPB sekarang terlalu
inward looking perlu diubah menjadi outward looking. Mengubah fokus perhatian
ke luar ini membutuhkan sejumlah prasyarat, misalnya kesiapan menerima dan
menjalankan hal-hal baru dari semua elemen Indonesia yang beragam.
Civitas
akademika IPB dengan begitu perlu mengedepankan sikap pluralistis, dan tidak
bekerja berdasarkan persamaan identitas kelompok tertentu. Kerendah-hatian
menerima pandangan bahwa dewan guru besar bukan yang paling tahu tentang
pertanian kita, dan bahkan juga tentang sebuah IPB baru yang diimpikan banyak
orang, akan sangat banyak gunanya. Perubahan drastik orientasi dan cara
bertindak IPB, dengan visi misi baru yang lebih pro pasar dan industri, saya
yakin merupakan kunci kemajuan pertanian kita.


0 komentar: