Hujan yang mengguyur sejak pagi
tidak menurunkan semangat para mahasiswa penggiat kegiatan di tataran kampus
untuk menghadiri acara Lokakarya KM IPB 2012, Minggu (19/2) di Auditorium Toyib
Hadiwijaya.
Kegiatan yang dimulai pukul 08.40
WIB ini diikuti perwakilan lembaga kemahasiswaan (LK.red) kampus seperti DPM,
BEM, UKM, dan Himpro. Total ada 96 LK yang ada di IPB, namun tidak semua dari
LK yang ada yang mengikuti lokakarya ini.
‘IPB Prima Organisasi Menuju Prima
Prestasi’ merupakan tema yang diangkat kali ini. Tema ini mengharap terciptanya
kesamaan dalam arah pergerakan mahasiswa. “Perlu ada kesepakatan untuk
menyelaraskan kegiatan antarfakultas agar ke depannya, kegiatan tidak tumpang
tindih,” tutur Arfandiwangsa, Ketua Seminar dan Lokakarya KM IPB 2012, ketika
dihubungi KoranKampus.
Pemaparan Grand Design dari tiap perwakilan BEM Fakultas yang baru saja
dibentuk menjadi menu pembuka pada kegiatan ini, tidak terkecuali BEM Diploma
dan BEM TPB. Grand Design inilah peta
kegiatan BEM selama satu tahun kepengurusan. Para perwakilan ini, selain
menyampaikan agenda kegiatan, timeline,
dana yang dibutuhkan, dan tujuan kegiatannya, juga memaparkan Himpro yang ada
di bawahnya. Himpro-himpro ini diharapkan bisa fokus pada bidang keahliannya
masing-masing, karena dialah salah satu ujung tombak utama dalam proses
pencapaian IPB Prima Prestasi.
Setelah break siang, panitia menghadirkan tiga orang pembicara. Tampil
sebagai pembicara, Dr Rimbawan selaku Ketua Direktorat
Kemahasiswaan IPB, menyampaikan seputar kebijakan dan kondisi kemahasiswaan
kampus, Ketua BEM KM IPB 2009-2010 Ach. Firman Wahyudi memaparkan bagaimana
membentuk organisasi berkarakter, dan Sekretaris Jendral MPM KM IPB 2012 Puspasari menyampaikan evaluasi kegiatan LK 2010-2011.
Kegiatan
Lokakarya KM IPB mencapai puncaknya pada saat presentasi mengenai alokasi dana
lembaga kemahasiswaan. Dari tahun ke tahun forum ini selalu menimbulkan
keluhan-keluhan dari berbagai UKM karena kurangnya transparansi dana dari pihak
DPM KM.
Total
dana yang diberikan Direktorat Kemahasiswaan (Ditmawa) mencapai satu milyar
rupiah. 35% digunakan untuk lembaga pusat, sedangkan 65% dibagikan ke seluruh
fakultas. Dana tersebut tidak dikenai pajak dan seluruhnya akan dikelola
mahasiswa.
Pertanyaan
soal transparansi dana muncul dari berbagai pihak, salah satunya dari Yana,
bendahara UKM Lawalata. Pihak DPM KM mengaku belum mendapatkan sistem yang
ideal untuk mengatur pendanaan sehingga pendaan tahun ini diatur berdasarkan
data kebutuhan tahun lalu.
Penolakan
pembagian dana muncul dari berbagai pihak. Usaid dari BEM Fapet berpendapat,
"Tidak semua UKM sama. Untuk pendanaan harus melihat track record dari masing-masing UKM supaya adil,".
Beberapa
saran mengenai sistem pendanaan muncul dari berbagai pihak diantaranya dari UKM
Lawalata, KSR PMI, dan BEM FEM. Mulai dari penggunaan perbandingan presentase
kebutuhan, pembagian berdasarkan struktural kelembagaan, hingga meminta saran
dari pihak luar yang lebih bijak seperti dosen.
Untuk
saat ini pihak DPM KM akan menampung semua aspirasi yang ada. Pendanaan untuk
BEM KM dan UKM akan ditinjau ulang pada sidang berikutnya.
Muh Dhiaurrahman
Nadia Azka
0 komentar: